Apa Kabar Surakarta – Di tengah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah sepanjang 2025, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan komitmennya menjaga transparansi, integritas, dan kehati-hatian dalam menjalankan pemerintahan.
Respons Atas Maraknya OTT Kepala Daerah
Respati menilai bahwa rangkaian OTT yang terjadi belakangan ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pemimpin daerah agar tidak lengah dalam menjaga akuntabilitas. Menurutnya, jabatan publik membawa risiko sekaligus tanggung jawab moral yang besar.
“Banyak kepala daerah terjerat OTT tahun ini. Bagi saya, ini bukan sekadar berita, tetapi alarm bahwa seluruh pejabat harus menjaga kesadaran etis setiap hari. Jabatan adalah amanah, bukan ruang untuk mengambil keuntungan pribadi,” tegas Respati.
Ia menambahkan, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa celah kesalahan selalu terbuka jika seorang pemimpin tidak mengutamakan kontrol internal dan sikap kehati-hatian.
Baca Juga : Wali Kota Surakarta Respati Ardi Ungkap Masih Komunikasi Intens dengan Jokowi dan Gibran
Kepemimpinan Butuh Kesadaran Batasan
Dalam wawancara tersebut, Respati mengakui bahwa setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, ia menegaskan bahwa kekurangan tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar hukum maupun menurunkan standar integritas.
“Pemimpin itu manusia biasa, ada salah dan ada benar. Tapi bukan berarti kita boleh membiarkan celah itu menjerumuskan diri. Karena itu, saya selalu memastikan setiap kebijakan didiskusikan secara terbuka, diverifikasi datanya, dan diputuskan dengan prinsip kehati-hatian,” jelasnya.
Respati menilai, tata kelola yang baik hanya dapat berjalan jika seluruh perangkat daerah memahami batas kewenangan, mematuhi prosedur, dan tidak bermain-main dengan area rawan penyimpangan.
Perkuat Sistem Transparansi di Pemkot Solo
Pemkot Surakarta saat ini tengah memperluas implementasi layanan digital untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik tidak transparan. Pengadaan barang dan jasa, distribusi anggaran, hingga layanan publik diarahkan menuju sistem yang lebih terbuka dan mudah diawasi.
Selain itu, Respati mendorong seluruh pejabat daerah untuk mengikuti pembinaan antikorupsi secara berkala, serta menerapkan standar pelaporan yang dapat ditelusuri publik.
“Upaya pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab Wali Kota, tetapi kerja kolektif semua aparatur. Transparansi harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan,” ujarnya.
Komitmen Solo Menuju Pemerintahan Bersih
Respati memastikan bahwa Pemkot Surakarta akan terus memperkuat mekanisme kontrol internal sehingga potensi penyimpangan bisa terdeteksi sejak dini. Ia menegaskan, Solo harus menjadi contoh kota yang bersih, modern, dan memiliki tata kelola yang bisa dipercaya.
“Intinya, kami ingin membuat Solo aman dari praktik korupsi. Kalau sistemnya kuat, orang tidak mudah tergoda melakukan pelanggaran,” tutupnya.
