Apa Kabar Surakarta – Pemerintah Kota Surakarta mengambil langkah serius dalam menghadapi isu prostitusi menyimpang yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kos-kosan di wilayahnya. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk mitigasi dan pencegahan agar kasus serupa tidak semakin meluas.
Respati menyampaikan hal itu usai rapat tertutup bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Jumat (26/9/2025). Dalam rapat tersebut, pihaknya membahas strategi pengawasan terhadap keberadaan kos-kosan yang diduga berpotensi dijadikan tempat praktik menyimpang. Menurutnya, pemerintah tidak bisa tinggal diam mengingat isu tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Baca Juga : Komisi IV DPRD Solo Soroti Kasus Grup Menyimpang
“Jadi Satpol dan Dinas Pariwisata akan keliling mengecek izin kos-kosan. Kami ingin pastikan semuanya tertib administrasi. Para pemilik kos juga wajib melaporkan penyewa atau penghuni kepada RT, RW, hingga lurah setempat,” kata Respati.
Sidak yang akan dilakukan Pemkot Surakarta tidak hanya sekadar pendataan, tetapi juga pengecekan legalitas dan pemantauan aktivitas penghuni kos. Satpol PP akan menjadi ujung tombak pelaksanaan sidak, dibantu instansi terkait lainnya. Dengan begitu, pengawasan bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Jangan Jadikan Kos-Kosan Sarang Aktivitas Ilegal
Respati menambahkan, pihaknya juga mendorong pemilik kos-kosan untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola usahanya. Ia mengingatkan agar para pemilik kos tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga peduli terhadap aspek sosial serta keamanan lingkungan sekitar. “Pemilik kos harus ikut berperan dalam menjaga ketertiban. Jangan sampai usahanya dijadikan sarana aktivitas ilegal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Respati menilai bahwa masalah prostitusi menyimpang bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut nilai moral dan citra Kota Surakarta. Sebagai kota budaya dan tujuan wisata, Solo harus mampu menjaga kondusivitas agar tetap menjadi kota yang nyaman dan aman bagi warganya maupun pendatang.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Peran aktif warga, RT, RW, hingga tokoh masyarakat diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan norma dan hukum.
Dengan adanya langkah tegas ini, Pemkot Surakarta berharap bisa menutup ruang gerak bagi pelaku prostitusi menyimpang dan menciptakan iklim hunian kos yang lebih tertib serta sehat. “Kami ingin Solo tetap menjadi kota yang menjunjung nilai budaya, bermartabat, dan aman untuk semua,” pungkas Respati.
