Apa Kabar Surakarta — Arab Saudi mengecam keras pernyataan Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin, yang secara terbuka menyerukan pencaplokan wilayah Tepi Barat—wilayah yang masih menjadi bagian dari pendudukan Palestina. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut telah memperkeruh ketegangan di kawasan Timur Tengah dan menghambat upaya diplomatik yang sedang dijalankan untuk menciptakan perdamaian. Arab Saudi menyerukan komunitas internasional agar mengambil langkah tegas dalam menolak setiap pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina, sebagai bagian dari komitmennya mendorong stabilitas regional.
Seruan ini langsung memicu kecaman dari berbagai negara, termasuk Arab Saudi, yang menyatakan penolakan tegas terhadap rencana aneksasi tersebut.
“Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman dan kutukan Kerajaan Arab Saudi atas pernyataan pejabat dari otoritas pendudukan Israel yang menyerukan penerapan kedaulatan atas Tepi Barat Palestina. Ini jelas melanggar resolusi legitimasi internasional,” bunyi pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Saudi, sebagaimana dilansir Al Arabiya, Kamis (3/7/2025).
Israel Sebut Aneksasi sebagai ‘Kesempatan Bersejarah’
Menteri Yariv Levin menyebut bahwa saat ini merupakan momen bersejarah untuk mencaplok Tepi Barat, yang dia klaim sebagai bagian tak terpisahkan dari Israel.
“Waktunya untuk kedaulatan telah tiba. Posisi saya dalam masalah ini tegas dan jelas,” ujarnya.
Levin bahkan menggambarkan wilayah Tepi Barat sebagai “jantung negeri ini” sekaligus “sabuk pengaman bagi Negara Israel.”
Permukiman Ilegal Terus Meluas di Tepi Barat
Menurut laporan dari otoritas Palestina, hingga akhir 2024 terdapat lebih dari 770.000 pemukim ilegal Israel yang tinggal di Tepi Barat. Mereka tersebar di 180 kompleks permukiman dan 256 pos terdepan—termasuk 138 yang diklasifikasikan sebagai permukiman pertanian atau peternakan.
Ironisnya, pada bulan lalu, pemerintah Israel menyetujui pembangunan lebih dari 20 permukiman Yahudi baru di wilayah tersebut. Israel merebut wilayah Tepi Barat dari Yordania pada Perang Enam Hari tahun 1967, namun hingga kini belum pernah menganeksasi wilayah tersebut secara resmi.
Arab Saudi Tegaskan Dukungan untuk Palestina
Merespons perkembangan tersebut. Arab Saudi kembali menegaskan sikapnya yang tegas: menolak segala bentuk ekspansi permukiman Israel dan menegaskan kembali dukungannya bagi rakyat Palestina.
Baca Juga: Profil dr Marwan Al Sultan, Direktur RS Indonesia di Gaza Tewas Dibunuh Israel
“Kerajaan mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina sesuai resolusi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab. Termasuk pembentukan negara Palestina merdeka dengan batas wilayah tahun 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi, Rabu (2/7).
Arah Diplomasi dan Ancaman Instabilitas
Berikut kalimat aktifnya:
Banyak pihak menilai pernyataan Arab Saudi sebagai langkah penting yang muncul di tengah memburuknya hubungan Israel dengan negara-negara Arab moderat.
Banyak pengamat menilai bahwa langkah-langkah aneksasi unilateral Israel. Berpotensi menggagalkan upaya perdamaian di kawasan dan meningkatkan ketegangan diplomatik dengan dunia internasional.
