Apa Kabar Surakarta — GKR Panembahan Timoer menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin Keraton Kasunanan Surakarta terkesan berebut uang di tengah polemik konflik penerus tahta yang berdampak pada tertundanya pencairan dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
Hingga kini, pemerintah daerah belum dapat menyalurkan bantuan tersebut. Dikarenakan dua kubu masih saling mengklaim sebagai pihak yang paling berhak mengelola anggaran.
Pemerintah Kota Surakarta menegaskan bahwa penyaluran dana hibah hanya dapat dilakukan jika telah ada penanggung jawab yang sah secara hukum dan administratif. Namun, konflik internal yang belum berujung membuat kejelasan tersebut belum dapat ditetapkan.
Penegasan Sikap GKR Panembahan Timoer
GKR Panembahan Timoer menyampaikan bahwa esensi Keraton Kasunanan Surakarta bukanlah soal anggaran, melainkan menjaga martabat, budaya, dan keluhuran nilai-nilai sejarah yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Kami tidak ingin keraton dipandang seolah-olah sedang berebut dana hibah. Keraton adalah simbol budaya, bukan lembaga yang orientasinya pada uang,” ujar GKR Panembahan Timoer, Selasa (tanggal menyesuaikan).
Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung penyaluran dana hibah selama seluruh proses dilakukan secara transparan, sah, dan bertujuan untuk kepentingan pelestarian budaya. Bukan untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu.
Baca Juga : KGPH Hangabehi Enggan Tanggapi Soal Babadan Baru Keraton Bentukan Gusti Purboyo: Fokus Ibadah Saja
Pemkot Solo Masih Menunggu Kejelasan
Sementara itu, Pemkot Surakarta menyatakan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Pemerintah menegaskan tidak bisa mencairkan dana hibah sebelum ada pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai pengelola Keraton Kasunanan Surakarta.
Seorang pejabat Pemkot Solo menjelaskan, dana hibah tersebut sejatinya diperuntukkan bagi pemeliharaan bangunan keraton, kegiatan adat, serta pelestarian seni dan budaya.
“Kami tidak ingin melanggar aturan. Dana hibah adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jika belum ada penanggung jawab yang sah, kami belum bisa menyalurkan,” jelasnya.
Konflik Suksesi Masih Berlangsung
Sejak beberapa tahun terakhir, konflik suksesi di tubuh Keraton Kasunanan Surakarta terus berlanjut. Dua kubu yang ada sama-sama mengklaim memiliki legitimasi sebagai penerus tahta, sehingga menimbulkan kebuntuan dalam berbagai aspek. Termasuk pengelolaan aset dan kerja sama dengan pemerintah.
Kondisi ini berdampak langsung pada tertundanya sejumlah program yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dan pariwisata berbasis keraton.
Harapan Penyelesaian Secara Bermartabat
GKR Panembahan Timoer berharap konflik yang ada dapat selesai secara bijaksana, bermartabat, dan mengedepankan kepentingan keraton sebagai warisan budaya bangsa.
“Yang terpenting adalah bagaimana keraton tetap menjadi pusat budaya, bukan pusat konflik,” tegasnya.
Dengan pernyataan tersebut, GKR Panembahan Timoer menegaskan bahwa pihaknya memilih jalan kehormatan. Sekaligus mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga marwah Keraton Kasunanan Surakarta.
