Apa Kabar Surakarta – Manajemen layanan transportasi roda tiga berbasis aplikasi, Bajaj Maxride, terus memperjuangkan peluang operasional di Kota Surakarta setelah sebelumnya terdampak oleh Surat Edaran (SE) Wali Kota Surakarta yang melarang operasional angkutan roda tiga di area kota. Sejak diterbitkannya imbauan tersebut, perusahaan bergerak aktif melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemerintah daerah demi menemukan solusi terbaik bagi para mitra pengemudi.
Dalam keterangan resminya, Bajaj Maxride menyampaikan bahwa mereka saat ini menunggu jadwal audiensi resmi dengan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, untuk memaparkan potensi layanan mereka dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Kami ingin menunjukkan bahwa operasional Bajaj Maxride dapat memberikan kontribusi positif, baik dalam aspek transportasi maupun ekonomi. Kami berharap mendapat kesempatan untuk menjelaskan konsep dan regulasi internal yang telah kami siapkan,” ujar perwakilan manajemen Bajaj Maxride.
Potensi Ekonomi bagi Masyarakat Surakarta
Manajemen menegaskan bahwa kehadiran Bajaj Maxride bukan hanya menawarkan pilihan moda transportasi alternatif, tetapi juga membuka peluang pendapatan bagi ratusan calon mitra pengemudi lokal. Dengan semakin ketatnya persaingan lapangan kerja, perusahaan menilai transportasi roda tiga dapat menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
“Kami melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Banyak calon mitra yang menghubungi kami untuk mendaftar, namun saat ini mereka tertahan karena larangan operasional. Itulah mengapa audiensi dengan pemerintah kota sangat penting,” tambah manajemen.
Baca Juga : Klaim Penghasilan Tinggi, Bajaj Online Solo Ajak Warga Bergabung
Komitmen Patuhi Regulasi Daerah
Bajaj Maxride juga menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan pemerintah daerah. Perusahaan menyiapkan skema operasional yang sesuai dengan standar keamanan, tarif terukur, serta pelatihan pengemudi. Mereka berharap keberadaan transportasi roda tiga dapat dipertimbangkan sebagai moda pendukung yang ramah lingkungan dan fleksibel.
“Kami terbuka melakukan penyesuaian jika ada hal yang dianggap belum sesuai. Prinsip kami sederhana: patuh aturan dan hadir membawa manfaat,” tegasnya.
Menunggu Respons Pemerintah Kota
Hingga saat ini, pihak Bajaj Maxride masih menunggu kesediaan Wali Kota Surakarta untuk menerima audiensi. Mereka berharap dialog terbuka dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan pemerintah kota, operator transportasi lain, pengemudi, serta masyarakat pengguna jasa.
Dengan terbatasnya akses kerja bagi sebagian warga. Perusahaan menilai bahwa mempertimbangkan kembali operasional Bajaj dapat menjadi salah satu solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.
